Pada pergantian tahun, kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia. Dengan penduduk Indonesia yang saat ini diperkirakan 264 juta jiwa dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, membuat permasalahan kemiskinan menjadi sebuah agenda tahunan pemerintah yang  harus dapat ditekan jumlahnya. Pada tanggal 15 Januari 2020, Badan Pusat Statistik sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian telah merilis Berita Resmi Statistik terkait “Profil Kemiskinan di Indonesia September tahun 2019”. Isinya menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada rentang waktu tersebut sebesar 9,22%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,19% dari bulan Maret 2019 yang sebesar 9,41%. Hal ini seharusnya menjadi berita baik bagi Indonesia karena telah mampu menurunkan jumlah kemiskinan yang ada di masyarakat. Namun, pada sisi lain hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Berbagai kalangan menyampaikan tanggapan terkait angka penurunan yang dikeluarkan oleh BPS ini. Lantas, bagaimana angka tersebut bisa ditetapkan oleh BPS?

Basic Needs Approach merupakan metode pendekatan yang dilakukan Badan Pusat Statistik untuk menetapkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Dilansir dari laman web resmi Badan Pusat Statistik, konsep Basic Needs Approach atau konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, mengklasifikasikan kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Misalnya hal ini dapat ditinjau dari kebutuhan pokok manusia yakni makanan yang dikonsumsi, pakaian dan peralatan yang dipakai, serta keberadaan tempat tinggal yang dimilikinya. Hal ini diatur pula terkait penduduk miskin yang didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan dihitung dengan menggunakan data yang bersumber dari “Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran”. 

Penetapan pengertian kemiskinan dan garis kemiskinan, menunjukkan adanya kejelasan terkait klasifikasi dari kelompok masyarakat. Hal ini meminimalisiasi terjadinya perbedaan pandangan seseorang terkait miskin yang sesungguhnya. Hal ini juga akan berhubungan dengan konsep pendekatan terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan dasar diharapkan menjadi sebuah perhitungan yang paling efektif dan mampu menggambarkan kemiskinan yang ada di Indonesia sehingga akan membantu mendukung pembangunan bangsa.