Sudah pada dengar berita akhir-akhir ini terkait pemekaran dari Provinsi Papua, belum? Kini Pulau Papua memiliki lima provinsi, loh! Keren, bukan? Tentunya pemekaran ini dimaksudkan untuk tujuan yang baik ya. Provinsi Papua kini dipecah menjadi Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Jadi, secara keseluruhan di Pulau Papua terdapat lima provinsi, yaitu Papua Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Ketua MPR Bambang Soesatyo berpendapat bahwa membagi Papua menjadi lima bagian adalah untuk kesejahteraan rakyat Papua. Gagasan pemekaran itu terwujud saat Presiden Joko Widodo mengundang 61 orang Papua ke Istana Negara pada September 2019. Saleh Sangadji, salah satu dari 61 orang yang diundang presiden, mengatakan pemekaran wilayah Papua Selatan penting untuk mendekatkan masyarakat di wilayah itu dengan birokrasi. Saleh, salah seorang warga Kabupaten Mappi, mengatakan saat ini sangat sedikit perwakilan masyarakat Papua Selatan di tingkat pemerintahan, termasuk di tingkat provinsi. Padahal, kata dia, ada perbedaan budaya antara masyarakat Papua Selatan dengan yang tinggal di utara. Dengan adanya pemekaran wilayah, ia berharap para sarjana asli Papua Selatan mampu menduduki jabatan pemerintahan dan mengurangi pengangguran di wilayah tersebut.

Terus bagaimana ya angka pengangguran di Papua? Menurut angka TPT (tingkat pengangguran terbuka) semesteran bulan Agustus, pada tahun 2019 sebesar 3,65 persen penduduk menganggur, tahun 2020 ada 4,28 persen, dan tahun 2021 sebesar 3,33 persen. Selain itu, jika ditinjau dari tingkat kemiskinan, sebenarnya Papua berada di kemiskinan yang tinggi jika dibandingkan provinsi yang lain di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), selama September 2018 hingga Maret 2019, tingkat kemiskinan Papua meningkat 0,1 persen ke angka 27,53 atau yang tertinggi di Indonesia. Sebagai perbandingan, angka kemiskinan secara nasional rata-rata berada di angka 9,41. Berikut perbandingan indeks pembangunan manusia di beberapa provinsi.

Alasan Pemekaran Provinsi?

Menurut Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura, Martinus Maware saat pertemuan perwakilan masyarakat adat Papua dan Papua Barat bersama Jokowi, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa argumen, yaitu wilayah Papua menjadi rawan konflik karena hanya ada 2 provinsi yang menjadi tempat tinggal masyarakat dari berbagai wilayah adat. Permintaan pemekaran 5 wilayah adat tersebut ditujukan untuk mencegah konflik sehingga tokoh-tokoh di gunung dan pantai bisa menjaga wilayah adatnya sesuai dengan kultur dan nilai-nilai budaya yang mereka miliki.

Berdasarkan Statistik Kriminal 2021, Papua merupakan salah satu dari tiga provinsi dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang tertinggi di Indonesia pada tahun 2020. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang terdiri dari jenis kejahatan penculikan dan mempekerjakan anak di bawah umur. Sebanyak 176 kejadian kejahatan tersebut sudah terjadi dan tercatat di Polda Papua. Kemudian, Papua merupakan salah satu dari tiga provinsi dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan pada tahun 2020. Kejahatan jenis ini secara hierarkinya tergolong kejahatan tingkat tinggi. Hal ini dikarenakan selain menyangkut properti, kejahatan ini menyangkut fisik juga. Sebanyak 532 kekerasan tersebut sudah terjadi dan tercatat di Polda Papua.

Dengan adanya pemekaran provinsi ini, ke depannya diharapkan dapat terwujud keamanan wilayah yang lebih baik. Tokoh-tokoh masyarakat meminta adanya pemekaran wilayah sehingga tiap-tiap tokoh di wilayah mereka itu bertanggung jawab atas anak-anak bangsanya. Mereka mendapat kepercayaan untuk tidak mengacaukan dan tidak merusak fasilitas negara, serta mampu menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman sebagai anak bangsa secara bersama-sama. Pemekaran provinsi dilakukan supaya masing-masing dari kita memperhatikan dan menjaga keamanan. Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura juga turut mengawal pembangunan pemekaran provinsi ini serta turut menjaga keutuhan NKRI.

Sumber:

www.bbc.com

news.detik.com

www.nasional.kompas.com