Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah. Indeks ini diperoleh berdasarkan kombinasi dari 13 survei global dan penilaian korupsi menurut persepsi pelaku usaha dan penilaian ahli sedunia sejak tahun 1995. Indonesia merupakan salah satu negara yang situasi korupsinya dipantau secara rutin sejak IPK ini diluncurkan pertama kali pada tahun 1995. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 berada pada skor 34/100. Skor ini mengalami penurunan sebesar 4 poin dari IPK tahun 2021 dan merupakan penurunan yang paling drastis sejak tahun 1995. Menurut laporan dari Transparency International, rata-rata IPK global pada tahun 2022 sebesar 43. Hal ini menunjukkan bahwa skor IPK Indonesia berada di bawah rata-rata dunia, artinya Indonesia masih terus mengalami tantangan yang serius dalam melawan korupsi.

Indikator Penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia

Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Wawan Suyatmiko, mengatakan setidaknya ada tiga indikator utama yang menyebabkan penurunan skor IPK Indonesia. Tiga indikator tersebut adalah Political Risk Service, IMD World Competitiveness Yearbook, dan PERC Asia Risk Guide. Pada dasarnya, Political Risk Service berbicara tentang bagaimana risiko politik yang dihadapi pelaku usaha dan investor ketika mereka hendak membangun usaha di Indonesia. Pada tahun 2022 kemarin, indeks indikator Political Risk Service ini turun dari 48 menjadi 35 dan mengindikasikan bahwa risiko politik yang dihadapi pelaku usaha dan investor untuk membangun usaha di Indonesia semakin tinggi. Kemudian dari sisi IMD World Competitiveness Yearbook yang mengukur daya saing berusaha suatu negara melaporkan bahwa di tahun 2022, indeks IMD World Competitiveness Yearbook Indonesia turut turun dari 44 menjadi 39. Terakhir, indeks indikator PERC Asia Risk Guide Indonesia juga ikut turun dari 32 menjadi 29 pada tahun 2022. Hal ini menandakan bawah risiko politik dan ekonomi di Indonesia dianggap semakin tidak sehat bagi para investor dan pelaku bisnis.

Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan jelas menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Oleh karena itu, setiap terjadi kejahatan korupsi pasti akan berdampak pada kerugian negara sehingga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Menurut laporan dari Indonesia ICW, sepanjang tahun 2021, kerugian keuangan negara akibat korupsi sebesar Rp62,93 triliun. Kerugian tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,9% dari tahun 2020 yang berada pada kerugian Rp56,73 triliun dan kerugian tersebut juga merupakan kerugian yang tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir. Penyumbang terbesar kerugian tersebut adalah korupsi kondensat migas PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia senilai Rp36 triliun dan perkara korupsi Jiwasraya sebesar Rp16 triliun.

Cara Mengatasi Korupsi di Indonesia

Ada berbagai macam cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Cara yang dapat dilakukan antara lain.

• Mendesain dan menata ulang pelayanan publik untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar.

• Memperkuat transparansi pengelolaan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi.

• Pengawasan dan sanksi yang lebih diperketat untuk menegakan prinsip “rule of law”, memperkuat budaya hukum, dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi.

• Meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Apabila seluruh pihak dapat bersikap kooperatif, proses pencegahan korupsi akan berjalan secara efektif.